(+62 21) 8795 1319 office@elangsatriatangguh.co.id

Prediksi Hujan Ekstrem, BMKG Ingatkan Jabodetabek Siaga Banjir

 Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta agar sejumlah wilayah tetap waspada terhadap hujan ekstrem beberapa hari ke depan. Hujan ekstrem tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir dan banjir bandang.

“Yang terdampak tidak hanya DKI Jakarta, tetapi serempak ini Banten siaga banjir, DKI Jakarta siaga banjir, Jawa Barat siaga banjir dan banjir bandang, Jawa Tengah siaga banjir dan banjir bandang,” kata Dwikorita dalam video YouTube BMKG, Rabu (24/2/2021).

Dwikorita mengatakan, pihaknya juga memprediksi hujan ekstrem mengguyur wilayah Jabodetabek selama tiga hari ke depan. Yakni mulai Rabu (24/2/2021) hingga Jumat (26/2/2021).

Prediksi hujan ekstrem tersebut karena terjadi perubahan bibit siklon tropis di wilayah selatan Nusa Tenggara sejak Selasa 23 Februari 2021.

“Khususnya untuk DKI yang perlu diwaspadai hampir merata, yaitu Jakarta Utara siaga banjir, Jakarta Pusat siaga, Jakarta Barat siaga, Jakarta Timur siaga, Jakarta Selatan siaga, Bogor siaga, Kota Depok siaga, Kota Tangerang siaga, Kota Tangsel siaga, Kota Bekasi juga siaga,” ucapnya.

Sementara itu, Dwikorita menyatakan pihaknya memprediksi hujan ekstrem tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Jabodetabek. Namun juga Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

“Ekstrem di sini lebih dari 150 mm per jam, kurang lebihnya seperti kejadian hujan di Jabodetabek pada tanggal 19-20 (Februari) dan juga di Semarang beberapa waktu yang lalu,” jelas dia.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan, bibit siklon ini dapat berkembang menjadi siklon tropis. Bibit siklon tersebut, katanya, diprediksi masih bertahan dan menunjukkan pergerakan ke arah barat mendekati wilayah laut di selatan Jawa Timur.

Sebelumnya, BMKG mendeteksi adanya pusat tekanan rendah (low pressure area/LPA), atau yang dikenal sebagai potensi bibit siklon tropis, di sekitar selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak dua hari terakhir, dari tanggal 23 Februari 2021.

Dengan potensi intensitas yang menguat hingga dua hari mendatang (24-25 Februari). Dalam hal ini BMKG terus memonitor perkembangan potensi bibit siklon tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan dapat menguat menjadi siklon tropis,” ujar Guswanto, Rabu (24/2/2021).

Guswanto menambahkan, keberadaan potensi bibit siklon tersebut cukup signifikan berdampak pada pembentukan pola konvergensi dan belokan angin. Terutama di wilayah Sumatera Selatan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Hal itu secara tidak langsung dapat berdampak pada pembentukan potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang.

“Selain itu dapat menimbulkan potensi angin kencang di wilayah perairan dan potensi gelombang tinggi di wilayah laut bagian selatan Jawa hingga Nusa Tenggara,” katanya.

Bencana Silih Berganti di Awal Tahun 2021

 datang silih berganti di awal tahun 2021. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 136 bencana terjadi di Indonesia. Mayoritas bencana disebabkan oleh faktor kondisi alam seperti hujan deras, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, dan lainnya.

Selain menelan banyak korban jiwa, bencana alam tersebut juga menghancurkan ribuan rumah dan bangunan. Ribuan orang pun harus mengungsi untuk berlindung

Beberapa bencana yang banyak menelan korban jiwa yaitu longsor di Sumedang. Pada Sabtu, 9 Januari 2021 tanah longsor memporak porandakan Dusun Bojong Kondang, RT 03 RW 10, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Saat itu, 12 orang dinyatakan hilang.

Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Kabupaten Sumedang, kejadian longsor terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Penyebab kejadian diduga dipicu hujan dengan intensitas tinggi.

Tebing setinggi 20 meter dan panjang 40 meter longsor menimpa 14 rumah hingga rusak berat.

Namun, saat petugas gabungan mengevakuasi korban dan banyak warga yang menonton, longsor susulan terjadi pukul 19.30 WIB.

Danramil Kecamatan Cimanggung Kapt Inf Setio Pribadi dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang turut menjadi korban longsor.

Setelah beberapa hari mencari korban longsor, tim SAR akhirnya berhasil menemukan seluruh korban pada 18 Januari 2021.

Merujuk data Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB per hari Senin (18/1/2021) pukul 20.26 WIB. Total korban meninggal yang berhasil ditemukan mencapai 40 jiwa. Seluruh korban yang sudah ditemukan itu pun sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke keluarganya masing-masing.

Di hari yang sama, Indonesia dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu.

Pesawat rute Cengkareng-Pontianak itu hilang kontak 4 menit setelah lepas landas dan dipastikan jatuh.

Hingga saat ini tim gabungan masih terus mencari korban dan puing pesawat Sriwijaya Air. Dilaporkan ada 62 orang yang berada di pesawat tersebut. 34 jasad korban sudah berhasil diidentifikasi DVI Polri sementara sisanya masih diperiksa.

Belum tuntas pencarian korban Sriwijaya Air dan longsor di Sumedang, banjir dilaporkan menerjang sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data BNPB banjir tersebut akibat tingginya intenstas hujan yang mengguyur Kalimantan Selatan pada Minggu, 13 Januari 2021.

BNPB melaporkan terdapat 21.990 jiwa terdampak bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, 6.346 rumah terendam banjir. Akses jalan dari Pelaihari ke Banjarmasin pun terputus. Kabid Humas BNPB, Rita Rosita Simatupang mengungkapkan bahwa banjir kali ini disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi sejak awal tahun 2021. Sehingga air sungai di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut meluap.

Selain di Tanah Laut, banjir juga menerjang Kabupaten Balangan, Kalsel. Sebanyak 3.571 rumah terendam banjir pada 16 Januari 2021.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati merilis rincian dari kerugian materil tersebut antara lain rumah terendam di Kecamatan Halong, sebanyak 931 unit, Kecamatan Paringin 20 unit, Kecamatan Juai 576 unit, Kecamatan Paringin Selatan 336 unit, Kecamatan Tebing Tinggi 836 unit dan Kecamatan Awayan 872 unit.

Selain di Kalimantan Selatan, banjir juga melanda Kalimantan Utara. BNPB melaporkan banjir merendam, 533 rumah dan satu masjid.

Banjir berdampak di beberapa lokasi. Antara lain Kecamatan Sembakung, Desa Atap, Desa B. Bagu, Desa Labuk, Desa Pagar, Desa Tujung, Desa M. Bungkul, Desa Lubukan, Desa Tagul, Desa Pelaju dan Desa Tepian.

Menurut BNPB banjir yang terjadi disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sehingga Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Sembakung meluap.

Diwaktu yang bersamaan, Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat digoyang rentetan gempa. Gempa pertama terjadi pada Kamis, 15 Januari 2021 siang dengan keluatan magnitudo 5,9.

Keesokan harinya, pada dini hari gempa kedua kembali terjadi dengan kekuatan yang lebih besar, yakni M 6,2.

Gempa kedua mengakibatkan banyak kerusakan bangunan, baik fasilitas umum maupun rumah- rumah warga serta kantor pemerintahan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyebut hingga pukul 16.00 WIB, Senin (18/1/2021) sebanyak 84 orang meninggal akibat gempa yang terjadi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI (Purn) Bagus Puruhito menyebut, 73 tiga di antaranya berasal dari Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Majene, Sulbar.

Bagus menuturkan pengungsi di dua kabupaten tersebut cukup banyak. Jumlahnya mencapai belasan ribu ke atas. Menurut Bagus timnya dari sejumlah daerah di Sulawesi pun telah diterjunkan guna membantu penanganan gempa di sana.

terbaru, bencana banjir bandang menerjang Gunung Mas, Puncak Bogor pada Selasa, 19 Januari 2021.

Dalam sejumlah video yang beredar luas, nampak banjir bandang membawa material air bercampur lumpur dan ranting pohon mengalir deras di kawasan agrowisata itu. Lumpur yang mengalir dari aliran Kali Sampay itu meluap hingga menutup badan jalan.

Penduduk sekitar terlihat panik. Mereka berhamburan keluar rumah dan berlarian ke dataran lebih tinggi. Ada yang mengumandangkan azan saat bencana berlangsung.

Informasi yang dihimpun Liputan6.com, banjir bandang terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

Namun, pada pukul 12.10 WIB banjir bandang susulan terjadi.

Dua orang dilaporkan sempat terbawa banjir lumpur dari aliran Sungai Sampay. Keduanya selamat, tapi mengalami luka.

Sementara itu, seluruh warga yang tinggal di sekitar lokasi banjir bandang diungsikan di Wisma PTPN VIII Gunung Mas dan masjid.

Danramil 2124 Cisarua, Mayor Inf Aris Munandar mengaku sudah memperingatkan masyarakat untuk tidak mendekat ke lokasi banjir bandang. Hal ini dikhawatirkan terjadi banjir susulan.

“Karena kondisi di hulu sungai masih turun hujan,”

Sementara petugas gabungan dari BPBD, Tagana, TNI dan Kepolisian sudah bersiaga di lokasi untuk membantu mengevakuasi warga.

Diketahui, rumah warga yang terdampak banjir bandang berada di dalam kawasan Agrowisata Gunung Mas milik PTPN VIII. Sebagian besar warga yang bermukim disana sebagian besar karyawan PTPN VIII.

“Kita juga membawa peralatan ekstrikasi untuk pelaksanaan pembongkaran gedung-gedung yang runtuh dan mulai kemarin kita sudah dibantu oleh Polri,” katanya

Usai gempa memporak porandakan Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan upaya tanggap darurat.

Instruksi ini ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB Doni Monardo dan Mensos Risma ke lokasi gempa yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Barat. Doni Monardo juga telah mengerahkan empat helikopter ke lokasi gempa.

Pada Selasa, 19 Januari 2021, Jokowi juga turun langsung ke lokasi gempa. Dia menjamin akan membantu warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Bantuan akan disalurkan lewat uang dengan jumlah berbeda, tergantung pada tingkat kerusakan.

“Untuk yang rusak berat Rp 50 juta, untuk yang rusak sedang Rp 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti yang retak-retak Rp 10 juta,” jelas Jokowi.

Jokowi berharap dengan bantuan dari diberikan maka kondisi masyarakat segera pulih. Baik rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan pelayanan di pemerintahan, birokrasi, bisa segera kembali normal.

“Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya ingin sampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban 80 orang yang meninggal, yang telah ditemukan. Semoga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan kesabaran,” Jokowi menandasi.

Sehari sebelum ke Sulawesi Barat, Jokowi mendatangi lokasi banjir di Kalimantan Selatan.  Jokowi meminta jajarannya untuk segera mengirimkan bantuan untuk penanganan banjir di Kalimantan Selatan.

“Saya juga telah memerintahkan Kepala BNPB, telah memerintahkan juga Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan. Terutama yang berkaitan dengan perahu karet yang sangat dibutuhkan penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan,” kata Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (15/1/2021).

Dia juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dari bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor. Pasalnya, terjadi peningkatan curah hujan yang ekstrem pada bulan-bulan kedepan.

Satgas Covid-19 Keluarkan Aturan Libur Natal dan Tahun Baru.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan surat edaran terkait protokol kesehatan perjalanan orang selama libur Natal dan Tahun Baru 2021 di masa pandemi Covid-19.

Peraturan dalam surat edaran tersebut berlaku mulai 19 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Protokol kesehatan berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri, yang menggunakan moda transportasi umum atau pribadi.

Berikut peraturan dalam surat edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang Tribunnews.com kutip, Minggu (20/12/2020):

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer.

2. Pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa:

– Penggunaan masker wajib secara benar menutupi hidung dan mulut dengan jenis masker kain 3 lapis atau masker medis.

– Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat untuk keselamatan dan kesehatannya.

3. Pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti sejumlah ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Sedangkan, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

c. Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kab/Kota), pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat baik pribadi maupun umum, diimbau menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api.

d. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan;

e. Perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antarpelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan (Jabodetabek) tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil rapid test antigen sebagai syarat perjalanan.

f. Dalam keadaan tertentu terkait ketentuan pada poin d dan poin e, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dapat melakukan tes acak (random test) rapid test antigen maupun RT-PCR jika diperlukan.

g. Selain ketentuan poin b dan c mengenai Jawa dan Bali, rapid test antibodi masih boleh digunakan sesuai ketentuan yang ada.

h. Apabila hasil rapid test antigen atau antibodi pelaku perjalanan nonreaktif/negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

i. Perjalanan dengan menggunakan moda transportasi laut mengikuti kebijakan yang sudah berlaku, terkecuali bagi perjalanan menuju dan dari Pulau Bali yang wajib menggunakan rapid test antigen.

j. Kementerian/lembaga/perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/ perkeretaapian menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang

4. Ketentuan pada poin 3 tidak berlaku untuk:

a. Moda transportasi perintis untuk keperluan niaga di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan wilayah perbatasan.

b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang hendak memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, harap menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dengan surat ini.

5. Pelaku perjalanan internasional harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi, bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku 3×24 jam sejak diterbitkan ke dalam e-HAC Indonesia.

c. Setelah tiba di Indonesia dilakukan pengawasan pelaku perjalanan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

d. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan tes RT-PCR, WNI wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus dengan biaya mandiri (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.




KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya dan serikat buruh lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 1 November 2020, jika Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Ia memperkirakan UU tersebut akan ditandatangani Jokowi pada 28 Oktober. Buruh tidak langsung mendemo di hari setelahnya mengingat ada libur panjang. “Maka 1 November kami pastikan buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh Indonesia, 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran,” kata Said.

Said memastikan, aksi demo besar-besaran ini akan dilakukan secara terukur, konstitusional dan berlangsung damai. “Tanggal 1 November tersebut tentu secara bersamaan kami akan membawa judicial review UU Cipta Kerja, andaikan tanggal 28 Oktober sudah ditanda tangani dan memiliki nomor,” ujarnya. Lebih lanjut, Said mengatakan, aksi demo menolak UU Cipta Kerja akan digelar di sekitar Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi. “Sampai kapan kita aksi? Aksi-aksi itu sampai kita menang. dan dikeluarkannya putusan dari MK. Enggak ada batas waktu kapan saja kami persiapkan aksi terarah dan konstitusional,” pungkasnya.

Kemendikbud Minta Mahasiswa Tak Anarkis Demo Hari Ini

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta mahasiswa tidak anarkis dalam demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja hari ini, Selasa (20/10).

“Kalaupun turun ke jalan, mohon dijaga betul protokol kesehatan, keselamatan, keterlibatan demo dan jangan sampai anarkis,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Nizam menegaskan dirinya tidak dalam kapasitas melarang mahasiswa berdemonstrasi. Dia bilang demonstrasi termasuk dalam hal kebebasan berpendapat setiap mahasiswa dan dilindungi Undang-undang.

Namun ia mengaku pihaknya tidak mendukung sikap mahasiswa yang berkeras ingin berdemo di tengah pandemi. Berulang kali ia mendorong mahasiswa menyampaikan pendapat melalui jalur akademik.

“Seperti yang saya selalu sampaikan, kalau ada cara yang lebih aman dan efektif untuk menyampaikan pendapat dan kebenaran, alangkah lebih baik kalau tidak turun ke jalan,” imbuhnya.

“Kekuatan dan keunggulan kampus terutama adalah sebagai kekuatan intelektual dan akademik,” imbuhnya.

Sebelumnya Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan perguruan tinggi agar menghimbau mahasiswa tidak melakukan demo di tengah pandemi.

Nizam menjelaskan instruksi tersebut tidak bersifat memaksa. Selaku pemimpin pendidikan tinggi, katanya, ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kesehatan mahasiswa.

Namun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia hari ini menurunkan 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk berdemo ke Jakarta. Mereka bakal kembali menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan perguruan tinggi harus turut bertanggung jawab memastikan keselamatan mahasiswa di tengah demonstrasi. Ini diungkap merespons penolakan kampus memfasilitasi pemeriksaan corona untuk mahasiswa yang ikut demo.

“Pimpinan perguruan tinggi harus ikut bertanggung jawab atas aktivitas mahasiswanya. Di masa pandemi, mahasiswa juga perlu dilindungi oleh perguruan tinggi agar tidak tertular dan menulari covid,” ujarnya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Universitas Pancasila sebelumnya menegaskan mahasiswa sudah diimbau tidak terlibat dalam demo. Sehingga pihak kampus tidak merasa harus bertanggung jawab memfasilitasi pemeriksaan corona.

“Mahasiswa yang tetap berangkat memiliki tanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Termasuk rapid test merupakan tanggung jawab pribadi untuk saat ini,” kata Kepala Biro Humas Universitas Pancasila Putri Langka.

Universitas Nasional juga menyatakan pihak kampus tidak terkait dengan mahasiswa yang berkeras mengikuti demo. Kepala Biro Humas Unas Marsudi mengatakan belum menerima instruksi pemeriksaan masif dari pimpinan kampus.

Sedangkan Universitas Gadjah Mada memfasilitasi pemeriksaan mahasiswa, namun dengan sejumlah syarat. Jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, mahasiswa yang mengikuti demonstrasi tidak bisa diperiksa di klinik kampus.

Seragam Baru Satpam adalah Harapan Bapak Satpam Indonesia

Seragam baru satuan pengamanan (Satpam) akan berubah wujud, sebelumnya putih biru berubah menjadi coklat muda dan coklat, mirip seragam polisi. Jadi bila anda di jalan atau dimana saja bertemu dengan satpam berbaju polisi jangan kaget karena itulah seragam satpam.

Seragam satpam yang baru diperkenalkan dalam rapat koordinasi Korbinmas Baharkam Polri – Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI)  di Hotel Homann Bandung, Kamis 15 Oktober 2020.

Seragam satpam dengan gradasi 20 persen yang telah disetujui Kabaharkam, diperagakan oleh 12 orang satpam layaknya pragawan dan pragawati di depan 34 Binmas seluruh Indonesia dan 24 BPD ABUJAPI.

Baju satpam sendiri ada beberapa, yakni berbentuk jas berdasi layaknya seorang manajer, kemudian seragam untuk di lapangan juga dibagi dua untuk yang bertugas siang hari, baju coklat berlengan pendek, sedangkan seragam untuk malam hari berlengan panjang.

Menurut Kabaharkam Agus Andrianto hampir sama dengan seragam polisi, ke atas coklat muda, ke bawah coklat tua, hanya bedanya di baju dada sebelah kiri ada tulisan SATPAM. Selain bajunya mirip dengan polisi, satpam juga nantinya karier berjenjang dan pengupahan standar.

“Tujuannya memuliakan profesi satpam karena satpam adalah yang menjalankan tugas kepolisian di lingkungannya,” ujar Kompjen Pol Agus Andrianto saat jumpa pers di Hotel Homan.

Agus menjelaskan, selama ini satpam sudah membantu tugas kepolisian secara terbatas di mana mereka bertugas. “Kita harus berterima kasih kepada Bapak Awaloedin Djamin sebagai Bapak Satpam Indonesia, beliau yang sebenarnya yang bercita-cita profesi satpam ini seragamnya kalau bisa jangan terlalu jauh dengan kepolsiian,” terang Agus.

Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia petugas sekuritinya juga memiliki seragam yang sama dengan polisi. “Kita pikir itu polisi tapi mereka adalah security,” jelasnya

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 di Bandung, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI)  Agoes Dermawan menjelaskan, bahwa bergantinya baju satpam mirip Polri, dan satpam diakui sebagai anak kandung Polri, ini sudah menunggu 40 tahun.

“Para satpam sabar, mereka punya komitmen, mereka tidak pernah unjuk rasa dan demo mereka menjalankan tugas selama 24 jam,” ungkapnya di hadapan 34 Binmas Polda seluruh Indonesia dan 24 BPD ABUJAPI, Kami (15/10).

Kemiripan seragam satpam dengan polisi ini harus dijaga dengan baik, jangan sampai bergeser di luar ketentuan, alasannya karena kedektan emosional dengan Polri karena merasa jadi anak kandung, kedua kebangaan sebagai profesi yang memiliki fungsi kepolisian terbatas dan ketiga pemuliaan.

ABUJAPI juga telah berperan atas kepercayaan Kabaharkan pada Maret 2020 lalu di Porong Sidoarjp  memfasilitasi peragaan seragam satpam dengan berkunjung ke perusahaan tekstil agar ada keseragaman baju satpam. “ABUJAPI memfasilitasi untuk memudahkan BUJP mendapatkan seragam yang sudah terstadarisasi dengan gradasi 20 persen,” jelasnya.

“Jadi ini akan tercatat pada 5 Agutus 2020 Kapolri tanda tangan Perpol No.4 Tahun 2020 dan tanggal 6 Maret 2020 Kabaharkam tandatangan menyetujui gradasi warna seragam satpam, ini luar biasa,” tuturnya