Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan secara virtual pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-56 Partai Golkar sebagaimana disiarkan melalui video YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta.
– Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meyakini perekonomian Indonesia, yang mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, akan segera pulih kembali.
“Dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini insya Allah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan,” kata Presiden dalam video yang disaksikan di Jakarta, Sabtu 24 Oktober 2020.
Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak buruk yang luar biasa dan menciptakan efek domino, mulai dari masalah kesehatan hingga sosial dan ekonomi.
“Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita, Indonesia” uja dia.
Kepala Negara menjelaskan sebelum pandemi, ekonomi Indonesia selalu tumbuh sekitar lima persen. Pada 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.
Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen pada triwulan pertama dan minus 5,32 persen pada triwulan kedua 2020. Namun, Presiden meyakini pemulihan ekonomi akan segera terjadi.
Hal tersebut terlihat dari pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga 2020 yang telah menunjukkan perbaikan dengan harga-harga pangan seperti beras tetap terjag
Selain itu, jumlah penumpang angkutan udara pada Agustus 2020 naik 36 persen dari bulan sebelumnya.
Neraca perdagangan September 2020 juga surplus 2,44 miliar dolar AS. Purchasing managers index (PMI) juga mulai memasuki tahap ekspansi kembali dan telah terjadi peningkatan konsumsi.
“Ini artinya, peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas,” jelas Presiden.
Pada awal sambutannya, Presiden juga tak lupa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-56 bagi Partai Golkar.
“Semoga Partai Golkar yang sudah besar sekarang ini terus besar dan berkontribusi untuk Indonesia Maju,” kata dia.
– Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meyakini perekonomian Indonesia, yang mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, akan segera pulih kembali.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan secara virtual pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-56 Partai Golkar sebagaimana disiarkan melalui video YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta.
“Dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini insya Allah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan,” kata Presiden dalam video yang disaksikan di Jakarta, Sabtu 24 Oktober 2020.
Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak buruk yang luar biasa dan menciptakan efek domino, mulai dari masalah kesehatan hingga sosial dan ekonomi.
“Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita, Indonesia” uja dia.
Kepala Negara menjelaskan sebelum pandemi, ekonomi Indonesia selalu tumbuh sekitar lima persen. Pada 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.
Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen pada triwulan pertama dan minus 5,32 persen pada triwulan kedua 2020. Namun, Presiden meyakini pemulihan ekonomi akan segera terjadi.
Hal tersebut terlihat dari pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga 2020 yang telah menunjukkan perbaikan dengan harga-harga pangan seperti beras tetap terjag
Selain itu, jumlah penumpang angkutan udara pada Agustus 2020 naik 36 persen dari bulan sebelumnya.
Neraca perdagangan September 2020 juga surplus 2,44 miliar dolar AS. Purchasing managers index (PMI) juga mulai memasuki tahap ekspansi kembali dan telah terjadi peningkatan konsumsi.
“Ini artinya, peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas,” jelas Presiden.
Pada awal sambutannya, Presiden juga tak lupa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-56 bagi Partai Golkar.
“Semoga Partai Golkar yang sudah besar sekarang ini terus besar dan berkontribusi untuk Indonesia Maju,” kata dia.
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meyakini perekonomian Indonesia, yang mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, akan segera pulih kembali.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan secara virtual pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-56 Partai Golkar sebagaimana disiarkan melalui video YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta.
“Dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini insya Allah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan,” kata Presiden dalam video yang disaksikan di Jakarta, Sabtu 24 Oktober 2020.
Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita, Indonesia” uja dia.
Kepala Negara menjelaskan sebelum pandemi, ekonomi Indonesia selalu tumbuh sekitar lima persen. Pada 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.
Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen pada triwulan pertama dan minus 5,32 persen pada triwulan kedua 2020. Namun, Presiden meyakini pemulihan ekonomi akan segera terjadi.
Hal tersebut terlihat dari pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga 2020 yang telah menunjukkan perbaikan dengan harga-harga pangan seperti beras tetap terjaga.
Neraca perdagangan September 2020 juga surplus 2,44 miliar dolar AS. Purchasing managers index (PMI) juga mulai memasuki tahap ekspansi kembali dan telah terjadi peningkatan konsumsi.
“Ini artinya, peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas,” jelas Presiden.
Pada awal sambutannya, Presiden juga tak lupa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-56 bagi Partai Golkar.
“Semoga Partai Golkar yang sudah besar sekarang ini terus besar dan berkontribusi untuk Indonesia Maju,” kata dia.
Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya dan serikat buruh lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 1 November 2020, jika Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Ia memperkirakan UU tersebut akan ditandatangani Jokowi pada 28 Oktober. Buruh tidak langsung mendemo di hari setelahnya mengingat ada libur panjang. “Maka 1 November kami pastikan buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh Indonesia, 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran,” kata Said.
Said memastikan, aksi demo besar-besaran ini akan dilakukan secara terukur, konstitusional dan berlangsung damai.
“Tanggal 1 November tersebut tentu secara bersamaan kami akan membawa judicial review UU Cipta Kerja, andaikan tanggal 28 Oktober sudah ditanda tangani dan memiliki nomor,” ujarnya. Lebih lanjut, Said mengatakan, aksi demo menolak UU Cipta Kerja akan digelar di sekitar Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi. “Sampai kapan kita aksi? Aksi-aksi itu sampai kita menang. dan dikeluarkannya putusan dari MK. Enggak ada batas waktu kapan saja kami persiapkan aksi terarah dan konstitusional,” pungkasnya.
“Kalaupun turun ke jalan, mohon dijaga betul protokol kesehatan, keselamatan, keterlibatan demo dan jangan sampai anarkis,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.
Nizam menegaskan dirinya tidak dalam kapasitas melarang mahasiswa berdemonstrasi. Dia bilang demonstrasi termasuk dalam hal kebebasan berpendapat setiap mahasiswa dan dilindungi Undang-undang.
Namun ia mengaku pihaknya tidak mendukung sikap mahasiswa yang berkeras ingin berdemo di tengah pandemi. Berulang kali ia mendorong mahasiswa menyampaikan pendapat melalui jalur akademik.
“Seperti yang saya selalu sampaikan, kalau ada cara yang lebih aman dan efektif untuk menyampaikan pendapat dan kebenaran, alangkah lebih baik kalau tidak turun ke jalan,” imbuhnya.
“Kekuatan dan keunggulan kampus terutama adalah sebagai kekuatan intelektual dan akademik,” imbuhnya.
Sebelumnya Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan perguruan tinggi agar menghimbau mahasiswa tidak melakukan demo di tengah pandemi.
Nizam menjelaskan instruksi tersebut tidak bersifat memaksa. Selaku pemimpin pendidikan tinggi, katanya, ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kesehatan mahasiswa.
Namun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia hari ini menurunkan 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk berdemo ke Jakarta. Mereka bakal kembali menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan perguruan tinggi harus turut bertanggung jawab memastikan keselamatan mahasiswa di tengah demonstrasi. Ini diungkap merespons penolakan kampus memfasilitasi pemeriksaan corona untuk mahasiswa yang ikut demo.
“Pimpinan perguruan tinggi harus ikut bertanggung jawab atas aktivitas mahasiswanya. Di masa pandemi, mahasiswa juga perlu dilindungi oleh perguruan tinggi agar tidak tertular dan menulari covid,” ujarnya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).
Universitas Pancasila sebelumnya menegaskan mahasiswa sudah diimbau tidak terlibat dalam demo. Sehingga pihak kampus tidak merasa harus bertanggung jawab memfasilitasi pemeriksaan corona.
“Mahasiswa yang tetap berangkat memiliki tanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Termasuk rapid test merupakan tanggung jawab pribadi untuk saat ini,” kata Kepala Biro Humas Universitas Pancasila Putri Langka.
Universitas Nasional juga menyatakan pihak kampus tidak terkait dengan mahasiswa yang berkeras mengikuti demo. Kepala Biro Humas Unas Marsudi mengatakan belum menerima instruksi pemeriksaan masif dari pimpinan kampus.
Sedangkan Universitas Gadjah Mada memfasilitasi pemeriksaan mahasiswa, namun dengan sejumlah syarat. Jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, mahasiswa yang mengikuti demonstrasi tidak bisa diperiksa di klinik kampus.
Recent Comments