(+62 21) 8795 1319 office@elangsatriatangguh.co.id

Presiden Joko Widodo mengungkapkan sulitnya penanganan pandemi Covid-19 yang harus sejalan dengan pemulihan ekonomi. Menurut Jokowi, berbagai pihak dengan mudah menyampaikan komentar atas penanganan pandemi di Indonesia.

Namun, kenyataannya, praktik yang dilakukan pemerintah tidak mudah. “Ini adalah masa yang sulit, masa yang tidak mudah, masa yang tidak gampang,” ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021). Dia lantas menjelaskan, penanganan Covid-19 di hampir semua negara di dunia juga hampir sama sulitnya dengan di Indonesia. :

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi Sebab, tidak hanya menangani kesehatan, pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi juga harus terus dilakukan. Kedua hal tersebut menurutnya harus berjalan bersamaan agar dampak sosial secara jangka panjang tidak semakin buruk. “Mengatur manajemen, gas dan rem ini juga harus pas. Sesuatu yang tidak mudah dalam praktik. Kalau yang ngomentari mungkin (mudah) tapi saat dipraktikkan itu sulit,” ungkapnya. “Oleh sebab itu, ke depan tantangan dan peluang yang ada harus kita hadapi dan kita raih,”

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda Untuk mengantisipasi dampak pandemi di Indonesia, Jokowi menyebut ada langkah jangka pendek yang akan dilanjutkan pemerintah yakni program bantuan sosial (bansos), insentif pajak, bantuan modal hingga kartu pra kerja. “Untuk apa? Agar ada daya beli. Agar ada konsumsi, agar ada¬†demand. Meskipun sebetulnya ruang yang paling besar untuk meningkatkan demand itu adalah kelas menengah yang sampai saat demand-nya belum bergerak naik,” tambah

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku setuju dengan usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pemerintah pusat mengintegrasikan penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Idris mengatakan, usulan serupa sudah pernah ia layangkan jauh sebelum Anies mengemukakannya belakangan ini.

“Setuju. Terus terang, itu memang ide dan usulan saya sejak awal kejadian, definitif ketika kasus memuncak pada Juni 2020,” jelas Idris kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021). “Tapi, saat itu, kami Depok masih mampu meningkatkan sarana-prasarana dan fasilitas penanganan,” ujarnya.

Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan Idris lantas membandingkan situasi pada Juni 2020 dengan sekarang. Menurut dia, pemerintah pusat sudah seharusnya turun tangan agar penanganan Covid-19 di Jabodetabek dapat terintegrasi lebih baik. “Saat ini memang sudah darurat, perlu ditangani secara kolaboratif dengan Jabodetabek, saat semua fasilitas kesehatan full terisi pasien,” katanya. Saat ini, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mengakui bahwa penanganan Covid-19 secara kolaboratif antarwilayah Jabodetabek, praktis baru terjadi pada sisi rujukan pasien. “Saat ini koordinasi, kerja sama antara rumah sakit di Jabodetabek cukup. Ketika salah satu daerah penuh, ada yang kosong, maka saling membantu,” jelas juru bicara satgas, Dadang Wihana, Kamis.

“Di Jakarta pasti banyak pasien-pasien dari wilayah luar Jakarta. Depok pun beberapa rumah sakit ada juga yang pasien dari luar Depok, misalnya di RS UI atau di RS Bhayangkara/Brimob. Hal ini cukup baik karena di masa pandemi kita harus sama-sama bekerja sama dalam rangka merawat pasien yang membutuhkan perawatan,” ungkapnya. Baca juga: 4.501 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi Hingga data diperbarui kemarin, ada 4.501 pasien Covid-19 di Depok yang masih harus menjalani isolasi maupun dirawat di rumah sakit.

L